undang undang jabatan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. undang undang jabatan notaris

1 APRIL 2021: 174-183 (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuanDengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu :15 a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG. Tentang Jabatan Notaris: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. chici@ui. 3, TLN No. Honorarium Notaris. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. pegawai negeri; 2. Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut pada intinya menyatakan bahwa . UUJN juga mengatur tentang kewenangan notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan tanah. S Lumban Tobing. Notaris adalah satu- satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan, selagi belum ada undang-undang yang mengatur perihal pembuatan akta. Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK. Terjadinya kontradiksi antara dua peraturan ini, menyebabkan Notaris sangat dirugikan. 4. Shannon Wijayanti. Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yangUndang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa setiap akta notaris terdiri dari awal akta, isi akta dan akhir akta. Pasal 88 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: pengajuan permohonan sebagai Notaris yang sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Undang- Undang Nomor 30. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 117 Tahun 2004, TLN No. UUJNP merupakan hukum positif yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang menjalankan. N. “ Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian. 8 Penegakan Hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan Notaris dan implikasi hukumnya 2. Nurdin INomor 24, RT/RW 008/007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol. Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (s elanjutnya disebut PPAT) adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah yang memperoleh kewenanganTahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Kata Kunci: Notaris, peran, tanggungjawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”), khususnya pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa wilayah. T. No. 2 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang. Sedangkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Kode Etik Notaris mengatur kewajiban dan larangan bagi jabatan notaris sebagai berikut: Kewajiban: memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan notaris; menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan; bertindak. Judul. 30 Tahun 2004 & UU No. Pengangkatan Notaris. 12. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang Undang Jabatan Notaris, Minuta Akta adalah asli akta yangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 . Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan. PERATURAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Teman Serikat Notaris yang selanjutnya disebut Teman Serikat adalah Notaris yang menjalankan jabatan Notaris dalam Perserikatan. Sebagai Jabatan UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan JabatanNotaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia Jabatan Notaris - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki. undang-undang jabatan notaris, undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. . Cbi. 2 Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim…54Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri saksi-saksi, disertai pembacaaan oleh Notaris dan sesudahnya langsung di tandatangani dan seterusnya7. B e rtns ,Etik aGr mdi Pus kaUt J 1997, h 282-283 2 G. 6 Akta otentik adalah akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. 5491, Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Jabatan Notaris adalah salah satu undang-undang yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Cyber Notary. Mencabut. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. 15. 02. 2018. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan oleh Notaris dalam menyimpan minuta akta sampai Notaris. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) Agita Chici Rosdiana agita. 3) Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akata dibawah. 2017. Selain itu Notaris yang melakukan pelanggaran. Riri Ananingdyah, “Peran Notaris Selaku Registration Authority dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik,” (Tesis Magister KenotariatanSiapa nyana, sosialisasi Undang-undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1 VOL. 2004/ NO. 2 Tahun 2014, LN No. Tindakan-tindakan yang diharuskan oleh PJN ini harus disebutkan dalam akta. Bagaimana Pelaksanaan Jabatan Notaris? Dalam. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yan berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang. 1830:3) yang berasal dari Pemerintah Belanda. Undang-undang (UU) NO. 2) Tidak mampunya Pejabat Umum yang bersangkutan dalam membuat akta. Peraturan Jabatan Notaris. > Undang-Und. A. | Find, read and cite all the research you. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang notaris. 101 Tahun 2004. Undang-Undang Jabatan Notaris yang hanya memberikan peringatan tertulis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris; Mengingat : 1. Cbi dengan kronologi. 2. Tujuan dari penelitian ini melihat Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi mampu mengatur berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Notaris, demikian pula dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dengannya perlu disempurnakan dalamPasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah menyimpan suatu Akta. Dalam praktek, pengeluaran bukti tanda terima oleh seorang notaris dalam proses penyerahan Sertipikat Hak Milik untuk kepentingan transaksional yangKata kunci : Korupsi, Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris ABSTRACT Application of Article 66 Paragraph (1) is only carried out in the areas of criminal, not civil. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan 2. . 117 Tahun 2004, TLN. Pembahasan 3. undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mencabur dan menyatakan tidak berlaku lagi : a. Praktiknya, seperti yang terjadi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt. 2. p10. Untuk menjadi notaris, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016 ISSN : 2356-4164 PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN TINDAK PIDANA KORUPSI Hendry Julian Noor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email : [email protected]/AC. Undang-undang (UU) NO. G. 11Adjie, op. id. 2014. TENTANG. Kewajiban notaris diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga. Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok‑Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain: 1. 5 . sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Sebaliknya jika pidana yang diterima seorang notaris tersebut kurang dari lima tahun, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan secara tidak hormat seorang notaris. Pasal 16h, i, j, k, 1, m, n. Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya a-kan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang. Kansil dan Christine S. 1909 -1 72. Notaris. 3 Tahun 2014, TLN No. Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan . Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Ps. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter danUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (stb. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004, dengan adanya Pasal 91 dalam Undang-Undang a quo. I) yang terakhir ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2015 dan didalam pasal 89 Undang-Undang Jabatan Notaris berikut sanksi-sanksinya. Karena itu, setiap notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan undang-undang,” kata Plh Direktur Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Susdiarto saat memberi keterangan dalam sidang pengujian UU Jabatan Notaris yang dimohonkan Kant Kamal. Downloads PDF Published 2019-01-28. Original. 3, TLN No. (Ngadino, 2019). Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Yofi Permana. 30 Tahun 2004 menentukan bahwa: “Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autenti dan memiliki kewenangan. 3 Kemudian adapun konsekuensi secara hukum dapat dikatakan terjadi suatu pelanggaran 1 Denny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris. ‘Menghadap’ dimaksud dilakukan dalam rangka. 13140/RG. Beli koleksi Undang Undang Jabatan Notaris online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatanharusmematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Registrasi GRIPSUndang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam dunia kenotariatan dikenal dengan konsep Cyber Notary, konsep ini telah direalisasikan dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No. memberikan sanksi, Selain hal tersebut menurut penulis dengan adanya. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun1949 tentang Sumpah/ janji Jabatan Notaris. 1 VOL. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap apakah penetapan nilai ekonomis dari setiap akta dalamPasal 1 angka 7 UUJN ( undang- undang jabatan notaris) menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang- undang ini. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2014 Penjelasan UU No. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. Jurnal Yustisia, Edisi, 87. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada tanggal 6 Oktober 2004 tersebut maka 14 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara, UU No. ” Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. Cover Page Footnote . 130 No. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang notaris. Selain UUJN maka Notaris juga harus menaati ketentuan-ketentuan isi dari sumpah Jabatan Notaris, kode etik Notaris, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IkatanNotaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 . HT. pejabat negara atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; 3. 23 Indonesia,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. DOI: 10. TLN No. 11. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang. Telah dicabut dengan S. 4432, (Selanjutnya UUJN atau UUJN 30 Tahun 2004) 4. Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU Jabatan Notaris, notaris wajib untuk membacakan isi akta di hadapan penghadap, saksi, dan juga wajib untuk membuat akta sesuai dalam bentuk yang ditentukan oleh UU Jabatan Notaris. admin Oct 26, 2018 6322. S . Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, perubahan juga. 2, 2021. 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai kedudukan Ikatan Notaris Indonesia, membawa. Menyimpan minuta akta adalah salah satu kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”), sebagai berikut: a. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Jabatan Notaris, Stb 1916 - 46 jo 43 dan Pasal 440 Kitab Undang­ undang Hukum Perdata serta pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tidak termasuk lagi dalam jangkauan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, setidak-tidaknya karena oleh Peraturan Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (1) UUJN. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Akta notaril yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis di persidangan (perdata maupun pidana). 10 Tahun 2004 bentuk sanksi yang dijatuhkanoleh Majelis Pengawas Notaris berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara,. Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara. 30 tahun 2004 tentang Jabatan. Dasar Hukum Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. S. 8. Rampungnya revisi undang-undang ini disambut baik oleh para notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Buku ini memuat undang-undang peraturan terkait dengan jabatan notaris yang meliputi Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Notaris telah diatur dalam undang undang ini, termasuk juga sanksi sanksi tegas apabila pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris. admin Nov 9, 2018 74878. Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tersebut. Overview; Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan; Tugas dan FungsiKEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS, 3 (1). Abstract. UMUM Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Penjelasan UUJN bagian Umum telah diDalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak terdapat uraian secara lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa:9 De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke op te maken wegens alle handelinggen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene, dat. Untuk menerima suatu jabatan yang padanya terikat jabatan notaris, menurut undang-undang tidak disyaratkan suatu ujian yang harus ditempuh sebelumnya. Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, UU No. Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, Nomor 28 Tahun III, Tgl 3 September 2005. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara PDF | Undang-Undang No. 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang dapat dikatakan sebagai “peraturan pelaksanaan” dari Pasal 1868 BW menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ataupunNotaris menurut Pasal 1 angka 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. A. saja, sanksi yang diberikan dalam kode etik sampai kepada pemberhentian, yang tentu ini adalah wewenang dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, diketahui tanggung jawab notaris terhadap gugatan yang diberikan oleh penggugat, juga menganalisis putusan Pengadilan Tinggi. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas. ntb. S. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (UUJN) terjadi pergeseran tentang definisi Notaris. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Syarat dan larangan menjadi Notaris a. Lahirnya UUJN ini mebuat terjadinya unifikasi hukum dalam. Termuat juga dalam Kode Etik Notaris yaitu pada Pasal 4 angka 3, Pasal 4 angka 4, Pasal 4 angka 15 huruf a.